SELAMAT DATANG DI BLOG KAMI

Berbagi Ilmu dan Wawasan

Rabu, 05 Januari 2011

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

KATA PENGANTAR

            Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Makalah ini tepat pada waktunya. Solawat beriring salam tak lupa kamp hadiahkan untuk junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan dan jasa-jasa beliaulah kita dapat merasakan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.
            Dalam penyusunan makalah ini penulis mengangkat tema tentang “Penanggulangan Kemiskinan di indonesia”. Penulis berharap makalah ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru kepada para pembaca serta dapat menambah wawasan bagi para pembaca.
            Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini banyak memiliki kekurangan dan kelemahan di sana sini baik dalam segi penulisan maupun dalam segi menyajian materi yang kami paparkan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, guna untuk memperbaiki kualitas makalah penulis selanjutnya.




                                                                                   

                                                                                                            Penulis








Daftar Isi

Kata Pengantar.................................................................................................. i
Daftar Isi............................................................................................................ ii
BAB I
Pendahuluan

I.a Latar Belakang.............................................................................................. 1
I.b Tujuan.......................................................................................................... 1
I.c Identifikasi Masalah....................................................................................... 1
I.d Metode Penulisan.......................................................................................... 1
BAB II
PEMBAHASAN

II.a Pendataan Penduduk Miskin di Indonesia..................................................... 2
II.b Relevansi Antara Kebijakan dengan Hasil yang Telah Dicapai....................... 3
II.c Penyebab Kemiskinan.................................................................................. 5
II.d Kekeliruan Kebijakan.................................................................................. 6
II.e Penyebab Kegagalan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.7
II.f Strategi ke depan                                              ............................................ 9
II.g Ukuran-Ukuran Kemiskinan Belum Memadai............................................... 10

BAB III
PENUTUP

III.a Kesimpulan................................................................................................. 13
III.b Saran ........................................................................................................ 13
Sumber Referensi        
BAB I
PENDAHULUAN

I.a Latar Belakang
            Kemiskinan merupakan fenomena yang sudah ada sejak zaman pra reformasi, sampai masa reformasi saat ini. Ini merupakan masalah yang signifikan yang sedang dihadapi oleh pemerintah kita pada saat ini. Begitu banyak upaya pemerintah dalam membuat berbagai kebijakn demi mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut, akan tetapi, kemiskinan masih saja belum bisa diatasi sepenuhnya oleh pemerintah.
            Jika kita menelaah kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, sebenarnya kebijakan tersebut dapat menangani kemisikinan yang ada di negara kita sekarang, jadi siapakah yang salah dalam hal ini? Pemerintahkah? Pejabat negarakah?, atau masyarakat? Hal ini memang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua terutama pada pengamat-pengamat ekonomi di Indonesia.
            Jadi, atas dasar statement-statement di atas itulah penulis berusaha mengkaji berbagai persoalan yang mengenai penanganan kemiskinan di negara Indonesia.
I.b Tujuan
            Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut :
1.      Mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menangani kemiskinan
2.      Mengetahui penyebab kemisikan yang terus melanda masyarakat Indonesia
3.      Mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan tersebut.
4.      Melengkapi tugas mata kuliah Kapita Selekta Administrasi
I.c Identifikasi Masalah
            Adapun pokok bahasan masalah yang kami kaji dalam makalah ini adalah mengeni tentang Penyebab Kemiskinan di Indonesisa dan Penanggualangannya.
I.d Metode penulisan
            Adapun metode penulisan yang kami gunakan dalam makalah ini adalah dengan mencari referensi-referensi yang terkait dengan materi pembahasan, yang kami dapat melalui berbagai media seperti, buku, majalah, Koran, artikel dan media Internet.
BAB II
PEMBAHASAN

II.a Pendataan Penduduk Miskin di Indonesia
Berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) maupun kriteria kemiskinan versi Bank Dunia menunjukkan bahwa kemiskinan pada Maret 2008 telah mengalami penurunan 2,21 juta jiwa. Atau, jika dipersentasekan, tingkat kemiskinan telah mengalami penurunan dari 17,7% pada tahun 2006 menjadi 15,4% pada Maret 2008.
Tingkat kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam beberapa tahun terakhir. Lebih lanjut berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia selama bulan Maret 2009 sebanyak 2,43 juta jiwa atau turun 14,15 persen dari angka 34,96 juta jiwa dari bulan Maret 2008 menjadi 32,53 juta jiwa di bulan Maret 2009.
Melalui data kemiskinan tersebut, pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) memperkirakan kalau tingkat kemiskinan di Indonesia di tahun 2009 sebesar 14 persen atau mulai mendekati 12-14 persen seperti yang telah ditargetkan pemerintah sebelumnya.
Kondisi tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Tapi benarkah data tentang penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia dari BPS dan Bank Dunia tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dengan melihat langsung pada kenyataannya di lapangan (dengan melihat kondisi kehidupan rakyat Indonesia di segala penjuru negeri, baik di perkotaan maupun yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil).
Karena selama ini angka kemiskinan yang dipublikasikan oleh BPS sebagai lembaga berwenang selalu menjadi bahan pro-kontra. Sebagai contoh, BPS pernah mengumumkan angka kemiskinan pada tahun 2007 sebesar 16,58 persen atau terdapat 37,17 juta penduduk miskin di Indonesia yang berarti telah terjadi penurunan sebesar 2,13 juta dari setahun sebelumnya. Pemerintah lalu mengklaimnya sebagai hasil dari kebijakan ekonominya.
Sementara para pengkritik justru meragukan data tersebut dengan menyoroti masalah metodologi perhitungan, kredibilitas dan independensi BPS hingga mengarah pada teori konspirasi. Maka tak salah kalau kemudian keluar sebuah statement yang merupakan bantahan dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar pada acara refleksi akhir tahun 2008 DPP PKB : Mengukur Keberpihakan Pemerintahan SBY-JK terhadap Ketahanan Pangan, Energi di Hotel Aston, Jakarta, Senin (29/12/2008) yang mengatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2008 meningkat menjadi 41 juta jiwa dari tahun sebelumnya sebanyak 37 juta jiwa.
Adanya perbedaan dalam mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia tersebut, tentu menimbulkan tanda tanya di kepala kita. Apakah sebenarnya tingkat kemiskinan di negara kita benar-benar telah mengalami penurunan atau malah sebaliknya. Maka, dengan melihat kondisi yang kini sedang terjadi di negara kita, sebenarnya tanpa adanya pernyataan untuk menunjukkan tingkat kemiskinan, sesungguhnya kita telah menemukan jawabannya sendiri.
Selama ini, apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan SBY dengan segala program/kebijakan yang telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan harus diacungi jempol. Lihat saja program-program pengentasan kemiskinan seperti pemberian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian beras untuk rakyat miskin (raskin), pemberian dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), program pendidikan gratis untuk siswa/pelajar tidak mampu, pelayanan kesehatan gratis untuk keluarga tidak mampu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Begitu juga dengan kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan 20% anggaran APBN untuk dunia pendidikan. Pemerintah juga telah menetapkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan mengurangi tingkat kemiskinan sesuai dengan tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009 yang akan diwujudkan dalam tiga bentuk prioritas pembangunan nasional.
Pertama, peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan. Kedua, percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat sektor ekonomi yang didukung oleh pertumbuhan/pembangunan di sektor pertanian. Ketiga, memberantas segala tindak korupsi, reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri.
II.b Relevansi Antara Kebijakan dengan Hasil yang Telah Dicapai
Oleh karenanya, meskipun program penanggulangan kemiskinan telah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah pada tahun 2009 dengan mengalokasikan dana dari APBN sebesar Rp.66,2 triliun, tapi tampaknya besarnya anggaran saja tak akan berarti apa-apa, tanpa adanya bukti (hasil yang nyata). Bahkan target yang semula telah ditetapkan pemerintah, yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dari 15,4 % (pada tahun 2008) menjadi 12,4% (pada tahun 2009) akan terkendala.
Apabila pemerintah belum juga dapat mengambil langkah-langkah kebijakan untuk melindungi rakyat bawah. Seperti kebijakan pemerintah untuk melindungi para pekerja/buruh dari gelombang PHK massal pun kian dipertayakan.
Selama ini pemerintah dianggap telah lepas tangan dan membiarkan para buruh terus-menerus hidup dalam status yang tidak jelas. Sistem kerja kontrak kini dirasa lebih menguntungkan pihak pengusaha yang bisa seenaknya memecat para pekerja/buruh kapan saja, tanpa uang pesangon.
Apalagi kini, dengan kondisi krisis ekonomi global, semakin banyak para buruh yang terancam di PHK dengan alasan menurunnya permintaan pasar atas barang/produk-produk keluaran pabrik. Tentu ini akan menjadi salah satu kendala dalam upaya mengurangi/mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Karena banyaknya para buruh yang di PHK, berarti jumlah pengangguran yang tadinya mulai berkurang kini akan semakin bertambah. Padahal ukuran tingkat kemiskinan selalu diukur dengan banyaknya jumlah pengangguran. Begitu juga dengan rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat. Oleh karenanya, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan merebaknya wabah krisis ekonomi global, seperti menghidupkan kembali sektor pertanian, sesungguhnya hanya upaya kecil. Karena dewasa ini banyak para pekerja Indonesia yang menggantungkan hidup dari pabrik-pabrik/mesin-mesin industri.
Sepertinya berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah tersebut hingga kini hanya mampu mengurangi tingkat kemiskinan dalam jumlah yang kecil. Karena kenyatanya hingga kini permasalahan kemiskinan di Indonesia masih belum bisa diselesaikan.
Kemiskinan tetaplah merupakan fakta dan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan di negara kita. Maka tak heran kalau banyak pengamat politik, ekonomi, sosial dan hukum yang mengatakan kalau kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah asal ditetapkan saja, tanpa pertimbangan yang kuat dan tanpa disertai dengan kebijakan-kebijakan pendukung yang dapat menguatkan kebijakan pokok terhadap berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan.
Maka pemikiran kita pun jatuh pada sebuah kesimpulan, kalau selama ini pemerintah hanya melihat permasalahan kemiskinan yang terpampang di hadapan mata saja. Tetapi tidak mampu melihat akar dari sebuah kemiskinan yang sesungguhnya.
II.c Penyebab Kemiskinan
Kemiskinan sesungguhnya dapat disebabkan oleh keterbatasan kesempatan sebagian besar rakyat Indonesia untuk mengakses sumber daya yang sebenarnya dapat berfungsi untuk menghasilkan income (pendapatan), seperti keterbatasan modal dan asset untuk usaha dan keterbatasan akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana kesehatan dan sanitasi. Selain itu, tingginya tingkat kemiskinan di negara kita juga disebabkan oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Dalam kaitannya dengan kualitas SDM, tentu kita dapat melihat bagaimana kondisi dunia pendidikan kita. Apakah usaha pemerintah untuk melakukan pemerataan dan memajukan dunia pendidikan di negara kita sudah benar-benar terwujud? Seperti kebijakan sertifikasi guru yang telah ditetapkan pemerintah. Karena nyatanya hingga kini banyak guru yang mengajar di sekolah (baik SD, SMP maupun SMU) kualitas keilmuannya masih sangat memprihatinkan.
Meskipun para guru telah mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan profesi guru. Lalu, bagaimana kualitas SDM Indonesia akan meningkat, kalau SDM (tingkat keilmuan) gurunya saja masih rendah. Tentu kondisi ini lagi-lagi akan menjadi kendala pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Padahal pendidikan merupakan modal terpenting untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup rakyat Indonesia. Maka tak salah kalau akhirnya Human Development Indeks (HDI) yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional menunjukkan bahwa posisi kualitas SDM Indonesia sangatlah rendah.
Penyebab kemiskinan lain adalah budaya atau etos kerja rakyat Indonesia yang kini sudah terdegradasi oleh pengaruh perkembangan zaman. Kini, semangat untuk terus bekerja (melakukan apa saja) yang penting bisa menghasilkan uang (penghasilan) dengan cara yang halal demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga telah beralih pada etos kerja yang menghalalkan segala macam cara.
Dan kini, budaya atau etos kerja itu telah mengalami penurunan dan beralih menjadi budaya malas yang tahunnya hanya “meminta-minta saja”. Makanya kini tidak heran kalau para pengemis, pengamen dan anak-anak jalanan kian menjamur di kota-kota besar dan merupakan suatu bukti bagaimana pola pikir masyarakat kita yang telah terdegradasi.
Maraknya tindakan korupsi di berbagai lembaga pemerintahan kita juga merupakan penyebab lain, mengapa tingkat kemiskinan belum juga dapat ditekan. Karena miliaran hingga triliunan uang negara yang telah diselewengkan oleh berbagai pejabat di pemerintahan kita telah menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara.
Di satu sisi negara ingin mengentaskan kemiskinan dengan mengucurkan berbagai aliran dana kepada rakyat miskin. Tetapi di sisi lain, ternyata banyak aliran dana yang malah diselewengkan oleh pejabat-pejabat kita di pemerintahan hanya untuk kepentingan (memperkaya diri sendiri).
Seharusnya dana yang diselewengkan oleh para koruptor tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian di negara kita, termasuk membantu rakyat miskin.
II.d Kekeliruan Kebijakan
Maka jelaslah, kenapa hingga kini masalah kemiskinan belum juga dapat ditekan hingga pada titik yang terendah. Karena masalah kemiskinan ternyata merupakan masalah yang kompleks dan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam setiap sisi kehidupan.
Karenanya, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, tapi hingga kini faktanya masih banyak rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Sepertinya pemerintah harus lebih jeli lagi dalam memahami masalah kemiskinan. Karena selama ini, banyak kebijakan yang ditetapkan pemerintah justru malah membebani rakyat dan secara langsung bukan malah memerangi kemiskinan, tapi malah menjadikan rakyat semakin miskin.
Seperti kebijakan pemerintah untuk menetapkan berbagai pajak kepada rakyat yang kini dirasa semakin membebani rakyat. Karena kita ketahui, banyak hasil pajak yang dipungut dari rakyat tapi penggunaannya melenceng dari yang diharapkan.
Pajak bukan lagi berperan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi banyaknya pungutan pajak, malah sering digunakan sebagai ajang korupsi bagi para pejabat kita di pemerintahan.
Kekeliruan lain dari kebijakan pemerintah adalah dengan menyerahkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia kepada pihak swasta (asing) dengan alasan demi efisiensi, kelancaran dan persaingan yang kompetitif dalam mekanisme pasar.
Dengan kebijakan tersebut, sesungguhnya telah menjadi boomerang bagi negara sendiri. Karena otomatis perusahaan-perusaan asing seperti Exxon Mobil Oil, Caltex, Newmount, Freeport dan yang lainnya bebas mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Indonesia.
Akibatnya, bukan pemasukan negara yang bertambah, tetapi pemasukan asing yang bertambah. Sedang pemasukan negara tidak juga bertambah (malah berkurang). Dalam kondisi yang seperti ini, tampak jelas bahwa pemerintah sesungguhnya telah gagal dalam melindungi aset-aset/kekayaan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, agar sepenuhnya tetap berada dalam kekuasaan/kepemilikan negara.
Kalau setiap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah tidak juga memikirkan dampak buruknya terhadap tingkat kesejahteraan rakyat dan hanya mementingkan kepentingan para pengusaha dengan tujuan mencari laba (keuntungan pihak-pihak tertentu saja), rasanya kemiskinan akan sulit untuk dituntaskan.
Karena dampak dari kekeliruan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah imbasnya justru telah memporak-porandakan kehidupan perekonomian masyarakat bawah yang selalu saja menjadi objek penderita yang harus menerima segala kegagalan. Sehingga upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan kini tak ubahnya seperti sebuah pertaruhan antara hidup dan kematian.
II.e Penyebab Kegagalan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.
Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.
Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti dibebaskannya biaya sekolah, seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), serta dibebaskannya biaya- biaya pengobatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.
Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera  oleh BKKBN.
Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini tidak akan dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar yang mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara lokal.
Bisa saja terjadi bahwa angka-angka kemiskinan tersebut tidak realistis untuk kepentingan lokal, dan bahkan bisa membingungkan pemimpin lokal (pemerintah kabupaten/kota). Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur merasa kesulitan dalam menyalurkan beras untuk orang miskin karena adanya dua angka kemiskinan yang sangat berbeda antara BPS dan BKKBN pada waktu itu.
Di satu pihak angka kemiskinan Sumba Timur yang dihasilkan BPS pada tahun 1999 adalah 27 persen, sementara angka kemiskinan (keluarga prasejahtera dan sejahtera ) yang dihasilkan BKKBN pada tahun yang sama mencapai 84 persen. Kedua angka ini cukup menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan karena data yang digunakan untuk target sasaran rumah tangga adalah data BKKBN, sementara alokasi bantuan didasarkan pada angka BPS.
Secara konseptual, data makro yang dihitung BPS selama ini dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) pada dasarnya (walaupun belum sempurna) dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta perbandingan penduduk miskin antardaerah. Namun, data makro tersebut mempunyai keterbatasan karena hanya bersifat indicator dampak yang dapat digunakan untuk target sasaran geografis, tetapi tidak dapat digunakan untuk target sasaran individu rumah tangga atau keluarga miskin. Untuk target sasaran rumah tangga miskin, diperlukan data mikro yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secara lokal, bukan secara agregat seperti melalui model-model ekonometrik.
Untuk data mikro, beberapa lembaga pemerintah telah berusaha mengumpulkan data keluarga atau rumah tangga miskin secara lengkap, antara lain data keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN dan data rumah tangga miskin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski demikian, indikator- indikator yang dihasilkan masih terbatas pada identifikasi rumah tangga. Di samping itu, indikator-indikator tersebut selain tidak bisa menjelaskan penyebab kemiskinan, juga masih bersifat sentralistik dan seragam-tidak dikembangkan dari kondisi akar rumput dan belum tentu mewakili keutuhan sistem sosial yang spesifik-lokal.
II.f Strategi ke depan
Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah sejak tahun 2001, data dan informasi kemiskinan yang ada sekarang perlu dicermati lebih lanjut, terutama terhadap manfaatnya untuk perencanaan lokal.
Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal.
Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat komunitas.
Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data mikro sekarang ini adalah, selain data tersebut belum tentu relevan untuk kondisi daerah atau komunitas, data tersebut juga hanya dapat digunakan sebagai indikator dampak dan belum mencakup indikator-indikator yang dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatu daerah atau komunitas.
Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah.
Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu para peneliti perlu mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang. Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan lainnya.
II.g Ukuran-Ukuran Kemiskinan Belum Memadai
Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga keterbandingan antarwilayah, khususnya keterbandingan antarkabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga.
Dalam membangun suatu sistem pengelolaan informasi yang berguna untuk kebijakan pembangunan kesejahteraan daerah, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyediaan dana secara berkelanjutan. Dengan adanya dana daerah untuk pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang salah arah, dan sebaliknya membantu mempercepat proses pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan.
Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi statistik tersebut bahkan bisa jauh lebih besar dari biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan  data tersebut. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun nasional atau internasional, agar penyaluran dana dan bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Ketersediaan informasi tidak selalu akan membantu dalam pengambilan keputusan apabila pengambil keputusan tersebut kurang memahami makna atau arti dari informasi itu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis dari pemimpin daerah dalam hal penggunaan informasi untuk manajemen.
Sebagai wujud dari pemanfaatan informasi untuk proses pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan pembangunan di daerah, diusulkan agar dilakukan pemberdayaan pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pemanfaatan informasi untuk kebijakan program.
Kegiatan ini dimaksudkan agar para pengambil keputusan, baik pemerintah daerah, dinas-dinas pemerintahan terkait, perguruan tinggi, dan para LSM, dapat menggali informasi yang tepat serta menggunakannya secara tepat untuk membuat kebijakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai.
Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan informasi yang menghasilkan segala bentuk informasi untuk keperluan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai. Perlu pembentukan tim teknis yang dapat menyarankan dan melihat pengembangan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah. Pembentukan tim teknis ini diharapkan mencakup pemerintah daerah dan instansi terkait, pihak perguruan tinggi, dan peneliti lokal maupun nasional, agar secara kontinu dapat dikembangkan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disadari bahwa walaupun kebutuhan sistem pengumpulan data yang didesain, diadministrasikan, dianalisis, dan didanai pusat masih penting dan perlu dipertahankan, sudah saatnya dikembangkan pula mekanisme pengumpulan data untuk kebutuhan komunitas dan kabupaten.
Mekanisme pengumpulan data ini harus berbiaya rendah, berkelanjutan, dapat dipercaya, dan mampu secara cepat merefleksikan keberagaman pola pertumbuhan ekonomi dan pergerakan sosial budaya di antara komunitas pedesaan dan kota, serta kompromi ekologi yang meningkat.







BAB III
PENUTUP
III.a Kesimpulan
Penanggulangan kemiskinan di Indonesia merupakan masalah kompleks dan multidimensional, mengingat komposisi penduduknya yang beragam status sosial dan ekonomi serta geografis yang tersebar. Penanggulangan kemiskinan di Indonsia berfokus pada perbaikan kualitas sumberdaya manusia melalui perbaikan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Indonesi telah menyediakan anggaran dana 20 persen dari anggaran pendidikan untuk perbaikan kualitas pendidikan disamping menyediakan layanan dasar kesehatan untuk orang miskin secara cuma-cuma melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)."Saat ini pemerintah juga menyiapkan perubahan layanan sistem jaminan kesehatan berbasis asuransi yang mencakup seluruh penduduk sesuai amanat UU Sistem jaminan Sosial Nasional, slain itu juga masih banyak program-program lain yang akan di lakukan pemerintah dalam menangani kemiskinan.
Akan tetapi karena kekeliruan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah imbasnya justru telah memporak-porandakan kehidupan perekonomian masyarakat bawah yang selalu saja menjadi objek penderita yang harus menerima segala kegagalan. Sehingga upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan kini tak ubahnya seperti sebuah pertaruhan antara hidup dan kematian.
Tapi ironisnya rakyat selalu menerima sebuah hasil yang tidak pernah memuaskan dari yang diharapkan.

III.b Saran
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini terdapat banyak sekali kekurangan dan kelemahan baik dalam segi penulisan, penyusunan maupun materi yang disajikan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menjadi bahan introveksi penulis dalam membuat makalah-makalah selanjutnya




SUMBER RUJUKAN

Dr. Herman Hidayat,S.Ip, MA. Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, Blog.Ekonomi dan Politik Indonesia.
Wekipedia.com
Republika.co.id

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar